Putri Citraningrum: SWASEMBADA PANGAN

PENGERTIAN SWASEMBADA PANGAN

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pangan adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian,perkebunan dan lain-lain. Jadi swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetauhan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar.

Negara Indonesia sangat berlimpah dengan kekayaan sumber daya alam yang harusnya dapat menampung semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia salah satu cara yaiutu dengan berbagai macam kegiatan seperti ini :

Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian
Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti:

· pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi,

· pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll

· akses jalan ekonomi menuju lahan tersebut

3. Penyuluhan & pengembangan terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat-obatan, teknologi maupun petani.

Melakukan diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dalam hal ini padi atau nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yang paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya Indonesia timur).
Diversifikasi adalah bagian dari program swasembada pangan yg memiliki pengembangan pilihan atau alternatif lain makanan pokok selain padi atau nasi (sebab di Indonesia makanan pokok adalah padi atau nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu yang tidak mengharuskan makan nasi seperti yang mengandung karbohidrat juga seperti nasi yaitu : singkong,ubi,kentang.

Program Penetapan Swasembada Pangan

Tujuan program ini adalah untuk memelihara kemantapan swasembada pangan melalui peningkatan ketahan pangan dan efisiensi sistem distribusi pangan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pangan, serta peningkatan nilai tambah.

Tujuan tersebut antara lain,di capai penerapan melalui penerapan kebijakan harga dasar gabah,penerapan harga batas tertinggi beras,dan penerapan sarana penyangga pangan yang efisien.
Penerapan harga dasar bertujuan harga pendapatan nyata petani senantiasa peningkatan sehinga petani tetap terdorong untuk meningkatan produksi.oleh sebab itu harga dasar selalu disesuaikan dengan perkembangan biaya produksi termasuk harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani.

Kebijakan Pemerintah dalam Swasembada Pangan

Pada masa SBY, pemerintah mengeluarkan progam perencanaan revitalisasi pertanian yang mencoba menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dengan meningkatkan pendapatan pertanian untuk GDP, pembangunan agribisnis yang mampu meyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung dan palawija. Sampai tulisan ini dibuat baru satu target yang telah dicapai oleh pemrintah yaitu swasembada beras pada tahun 2008 yang lalu.
Dari sederetan kebijakan yang pernah dirumuskan oleh pemerintah hanya beberapa saja yang berhasil mendongkrak kondisi pangan Indonesia, itupun hanya secara parsial dan interim saja. Jika semua permasalahan pangan tersebut berasal dari kebijakan pemerintah, maka kita perlu mempertanyakan paradigma pangan yang selama ini dianut oleh pemerintah.

Presiden menegaskan ada tiga hal yang menjadi perhatian utama pemerintah yaitu peningkatan ketahanan pangan, peningkatan penelitian dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, Wapres Jusuf Kalla merincinya lebih jauh. Menurutnya, swasembada pangan dapat dilaksanakan melalui peningkatan jumlah bibit hibrida, perbaikan saluran irigasi, penguasaan teknologi pertanian serta sosialisasi penggunaan bibit hibrida kepada petani.

Masih rendahnya peningkatan produksi pangan di Indonesia dan terus menurunnya laju peningkatan produksi pangan dari tahun ke tahun secara teknis lebih di dominasi oleh dua penyebab utama yaitu:

· Produktivitas pangan yang masih rendah dan terus menurun;

· Peningkatan luas areal penanaman/panen yang stagnan bahkan terus menurun khususnya di lahan pertanian produktif di pulau Jawa.

Disamping dua masalah klasik di atas, hambatan produksi pangan dipacu pula oleh beberapa isu nasional yang merupakan bagian dari “propaganda dagang” para importir pangan dan lemahnya pranata pertanian sehingga menurunkan gairah produksi oleh petani, antara lain:

Misalnya pada Kedelai, bahwa rata-rata kedelai nasional rendah yaitu 1,28 ton/ha, sedangkan di Amerika mampu mencapai 2,3 ton/ha yang kemudian banyak para ahli pertanian latah dan menjustifikasi bahwa tanaman kedelai identik sebagai tanaman subtropik yang hanya cocok tumbuh dan berproduksi tinggi di Negara-negara subtropik dan kurang cocok jika di tanam di Indonesia.Hal ini tidak sepenuhnya benar karena di India dan Cina ternyata rata-rata produktivitas nasionalnya sama dengan Indinesia bahkan lebih rendah. Pada kenyataannya dengan teknologi yang tepat tanaman kedelai di Indonesia mampu mencapai produksi lebih dari 3 ton/ha dan bahkan dalam beberapa pengujian sekala lapangan produksi kedelai di Indonesia dapat melampaui 4,5 ton/ha.
Hama dan penyakit komoditi pangan cukup besar karena kondisi iklim di Indonesia yang tropis (panas dan lembab) dan atas dasar teori dan fenomena parsial tersebut diklaim bahwa bertani pangan tidak efisien dan rugi ditanam di Indonesia.
Negara maju lebih banyak memberikan produk dan teknologi olahan pangan yang berbasis pada bahan baku impor seperti Biji kedelai, gandum dan kentang, untuk memacu pemakaian konsumsinya, tetapi segi teknologi budidaya pangan kurang diperkenalkan sehingga dalam produksi komoditi pangan di dalam negeri tidak lebih efisien dan kalah bersaing, dan impor semakin besar.
Sentra perbenihan pangan kurang di kembangkan sebagai industri benih Nasional yang utama dan berkelanjutan.
Permasalah lain adalah lemahnya permodalan petani untuk menanam dalam lahan yang lebih luas.

Faktor Untuk Mencapai Swasembada Pangan

Radius Prawiro pada tahun 1998 menjabarkan beberapa langkah kunci yang pernah diambil dalam perjalanan ke arah swasembada beras, diantaranya:

1. Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan Harga-harga Beras

Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat ansional.

Bulog sengaja diciptakan untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat. Selama tahun-tahun pertamanya dalam dekade 70-an, Bulog secara bertahap menaikkan harga dasar beras untuk petani. Pada pertengahan dekade 80-an, ketika Indonesia surplus beras, Bulog mengekspor beras ke luar negeri untuk mencegah jatuhnya harga. Tindakan ini membantu memelihara stabilitas pasar.

2. Teknologi dan Pendidikan

Sejak tahun 1963, Indonesia memperkenalkan banyak program kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Pemerintah berjuang untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani.

Di samping itu, pemerintah juga menekankan pendidikan untuk menjamin teknik dan teknologi baru dimengerti dan digunakan secara benar agar dapat meningkatkan produksi pangan. Faktor lain yang berperan penting dalam meningkatkan hasil padi adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia.

3. Koperasi Pedesaan

Pada tahun 1972, ketika Indonesia kembali mengalami panen buruk, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi sebagai suatu cara untuk memperkuat kerangka kerja institusional. Ada dua bentuk dasar dari koperasi, pada tingkat desa ada BUUD (Badan Usaha Unit Desa).

Pada tingkat kabupaten, ada koperasi serba usaha yang disebut KUD (Koperasi Unit Desa). Koperasi juga bertindak sebagai pusat penyebaran informasi atau pertemuan organisasi.

4. Prasarana

Banyak aspek pembangunan prasarana yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan pertanian, dan semuanya secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada beras. Sistem irigasi merupakan hal penting dalam pembangunan prasarana pertanian. Pekerjaan prasarana lain yang berdampak langsung dalam pencapaian tujuan negara untuk berswasembada beras adalah program besar-besaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan pelabuhan.

Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan

Sampai saat ini di Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup. Perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan

Indikator	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Rumah tangga dan individu
Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
Output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

Implementasi Swasembada Pangan

1. Tekad Mau Swasembada Pangan, Anggaran Pertanian Justru Dikurangi

Demi menciptakan swasembada pangan, pemerintah pada Oktober 2013 telah mecanangkan program Aksi Bukittinggi (Bikittinggi Action Plan) yaitu rencana aksi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Herannya, pekerjaan besar tersebut justru tidak mendapat dukungan pembiayaan yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian pada 2014.

"Anggaran tahun 2014 malah berkurang Rp 2 triliunan, target harus dicapai padahal, anggaran malah berkurang. Kita harus lihat ini jadi sebuah tatangan, tidak boleh menyerah," ungkap Menteri Pertanian, Suswono di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Pada 2012, anggaran belanja Kementan tercatat mencapai Rp 20,61 triliun. Namun tahun lalu, anggaran pertanian justru turun menjadi Rp 17,86 triliun dan berkurang lagi menjadi Rp 15,47 triliun pada 2014.

Dengan minimnya penganggaran dari pemerintah, Suswono mengaku terus berupaya menyiasati kondisi tersebut dengan menggandeng pihak swasta. Kementan tak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah lewat APBN.

2. 100 Ribu Lahan Pertanian Lenyap, Swasembada Pangan Terancam Gagal

Indonesia for Global Justice (IGJ) mengungkapkan gara-gara ratusan ribu hektar lahan pertanian menyusut setiap tahun, program lima swasembada pangan pemerintah terancam gagal. Kondisi ini tentu akan menganggu ketahanan pangan nasional.

"Sebanyak 100 ribu hektar lahan pertanian menyusut setiap tahun padahal sektor ini menjadi salah satu yang diliberalisasi dalam Asean Community 2015, selain sektor kelautan," ujar Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

3. Target Swasembada Pangan RI Seret, Ini Alasan Mentan

Mengutip data perhitungan Kementerian Perdagangan yang konon mengacu studi dari Universitas Indonesia, Suswono menyebut kebutuhan daging mencapai 600 ribu ton. Sedangkan perhitungan swasembada tahun ini sekitar 549 ribu ton.

"Selisih kebutuhan ini kan cukup jauh. Jadi nampaknya perlu mengakurkan data ini supaya tidak simpang siur," ujar Suswono di Jakarta, Rabu (16/10/2013) malam.

Target swasembada gula, lanjutnya, masih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi. Sebab menurut dia, Indonesia akan terus mengimpor gula bila kebutuhan gula konsumsi dan industri masih tumpang tindih.

Suswono beralasan, kendala produksi gula terletak pada persoalan lahan, revitalisasi pabrik gula dan pembangunan pabrik gula anyar. "Perlu tambahan 350 ribu hektare (ha) lahan, selain faktor lain menyangkut revitalisasi pabrik gula yang tidak sesuai dengan harapan serta pembangunan 20 pabrik gula yang belum terwujud sampai saat ini," tutur Suswono.

4. Pemerintah Fokus Swasembada 5 Komoditas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pemerintah sedang memfokuskan diri pada lima komoditas untuk mencapai swasembada pangan.

"Kita memang harus tetap konsisten dengan Bukit Tinggi plan Of Action yaitu menuju swasembada lima saja yang kita prioritaskan. Beras itu sudah, jagung, gula, kedelai, daging sapi," kata Hatta usai menghadiri pembukaan Jambore Masyarakat Agribisnis dan Agro Industri Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (29/11/2013).

5. Negara-negara Maju Tidak Ingin Indonesia Swasembada Pangan

Ada alasan lain mengapa Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada impor produk pangan. Salah satu alasannya adalah, kebijakan yang dikeluarkan negara-negara maju yang tergabung di dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Kebijakan itu membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor pangan.

"Negara-negara maju tidak menginginkan kita swasembada pangan. Negara OECD menginginkan kita sebagai negara tergantung kepada mereka. Itu ada dokumen resminya," papar Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Arif, sejumlah negara maju yang tergabung di OECD, antara lain Amerika Serikat dan Australia, sengaja membidik Indonesia sebagai pasar produk pertanian mereka.

"Negara maju inginkan produk-produknya diproduksi menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi di sini. Mereka tidak rela kalau kita bisa swasembada sapi, swasembada beras. Mereka menginginkan kita impor terus," imbuhnya.

Kesimpulan

Dalam swasembada pangan pemerintah sudah cukup banyak melakukan usaha-usaha untuk memenuhi semua kebutuhan tetapi seharusnya pemerintah menekankan pada hambatan-hambatan swasembada pangan agar memperkecil tingkat hambatannya. Hambatan yang terjadi dalam terciptanya swasembada pangan adalah kekurangan lahan untuk bercocok tanam karena penduduk Indonesia sangat banyak maka memerlukan di setiap daerah swasembada pangan yang cukup luas lahan.Solusinya adalah pemerintah harus menyisihkan di setiap provinsi maupun daerah-daerah untuk mempunyai lahan yang luas agar dapat menanam semua kebutuhan pangan disitu.Jangan setiap ada lahan kosong langsung menjadi proyek bisnis untuk menghasilkan keuntungan pihak tertentu atau pribadi.Sehingga lahan yang seharusnya digunakan dalam menjalakan program swasembada malah menjadi suatu bisnis yang menyebabkan kepadatan penduduk dengan didirikan rumah-rumah permanen,mol,hotel serta apartement. Pemerintah juga sebaiknya melakukan program diversifikasi pangan agar rakyat Indonesia tidak terlalu bergantung pada nasi.